”Polisi menangani unjukrasa di  Sape, Bima, sudah sesuai prosedur”.  Demikian klaim Polri, menyusul hebohnya  tragedi pembubaran demonstran yang  menewaskan warga di Pelabuhan Sape,  Bima, NTB, 24 Desember 2011.

Korban  tewasa adalah Arif Rahman ( 18) dan  Syaiful (17), keduanya warga Desa Sumi,  Kecamatan Lambu, Bima. Namun, dalam video rekaman  kejadian versi warga (non-polisi), terlihat  bagaimana kebrutalan aparat polisi dalam  menembaki demonstran dan menganiaya  mereka. Ini berbeda dengan video versi  polisi yang dipublikasikan sebelumnya.

Tragedi berdarah Sape menambah  kekecewaan publik pada polisi. Menurut  survey Imparsial, lembaga penggiat Hak  Asasi Manusia, mayoritas warga Jakarta  tidak puas dengan kinerja kepolisian.  Ketidakpuasan itu, mencapai 61,2 persen.  Hasil survey itu dipaparkan  pada 18 Juli  2011, berdasarkan jajak pendapat yang  dilakukan di Jakarta pada 17 Juni hingga 4  Juli 2011. Survey  mengambil sampel 500  responden yang umumnya berumur 17  tahun dan telah menikah.

Ketua Presidium Indonesia Police  Watch (IPW) Neta S. Pane,  mengungkapkan, “Selama 2011 ada sekira  16 orang tewas dan 69 orang luka tembak  akibat kesewenang-wenangan polisi dalam  menggunakan senjata apinya.” (Okezone,  18/12/2011). Sebagai reaksinya, Neta  mengungkapkan, sepanjang tahun 2011  ada 65 kantor dan fasilitas polisi yang  dirusak serta dibakar masyarakat. Yakni  terdiri dari 48 kantor polisi, 12 mobil polisi,  dan lima rumah dinas. Angka ini naik 325  persen lebih (45 kasus) dibanding 2010.  “Semua ini pastilah tidak berdiri sendiri,  melainkan akibat sikap represif polisi yang  kemudian dilawan oleh masyarakat,”  tandas IPW.

Polri pun mengkonfirmasi  kebrutalan sebagain aparatnya. Menurut  Mabes Polri, pihaknya telah memecat  dengan tidak hormat anggotanya sebanyak  267 selama 2011. Hal ini dikatakan Kepala  Polri Jenderal (Pol) Timur Pradopo dalam  jumpa pers akhir tahun di Mabes Polri  Jakarta, Jumat (30/12/2011). Timur menambahkan, sebanyak  3.429 anggotanya telah melakukan  pelanggaran disiplin, sebanyak 207  anggota terbukti melakukan tindak  pidana.

Selain itu, sebanyak 12987  anggota melakukan pelanggaran tata  tertib dan 376 anggota disidang  terkait kode etik. Sementara 207  anggota melakukan pelanggaran  tindak pidana.  “Karena itu saya atas  nama seluruh jajaran Kepolisian  menyampaikan permohonan maaf  sebesar-besarnya kepada seluruh  masyarakat Indonesia,” tutur  Jenderal Timur. Polisi dalam Negara Islam Polisi (syurthah) dalam Negara  Islam (Khilafah) ada 2 yakni polisi militer  dan polisi yang berada di bawah otoritas  Khalifah/kepala daerah. Adapun yang  boleh menjadi polisi adalah pria dan  wanita balig, dan warga Negara Khilafah.  Warga yang layak menjadi kepala  polisi (syahib as-syurthah), menurut Ibn  Abi ar-Rabi’ dalam Suluk al-Malik fi Tadbir  al-Mamalik, adalah orang yang sabar,  berwibawa, tidak banyak bicara, berpikir  panjang dan mendalam, tegas, cerdas,  hidupnya bersih, tidak grasa-grusu, dan  berpenampilan penuh wibawa. Tugas utama polisi adalah  menjaga keamanan di dalam negeri.

Selain  itu, mereka juga ditugasi untuk menjaga  sistem, mensupervisi keamanan di dalam  negeri dan melaksanakan seluruh aspek  teknis/eksekusi. Adapun maksud polisi  berada di bawah otoritas Khalifah/kepala  daerah (wali/’amil), mereka akan  malaksanakan apa saja yang dibutuhkan  oleh Khalifah/kepala daerah sebagai  pasukan eksekusi untuk mengeksekusi  pelaksanaan hukum syari’ah, menjaga  system, keamanan, patrol, ronda malam  hari, mengintip pencuri, mencari pelaku  kriminal dan orang yang dikhawatirkan  keburukannya (Ajhizat Daulah al-Khilafah,  hal 95, 96 dan 99; Anwar ar-Rifa’i, al-Insan  al-‘Arabi wa al-Hadharah, hal 235).

Polisi juga bertugas menghukum  orang-orang yang dicurigai (ahl ar-raib),  karena bekerja sama dengan kafir Harbi  fi’lan (musuh umat Islam). Orang-orang  yang seperti ini bisa muslim maupun ahli  dzimmah, bisa individu maupun  berhimpun dalam organisasi. Negara bisa  memata-matai mereka dengan karena  memata-matai kafir harbi fi’lan hukumnya  wajib. Negara pun boleh mengawasi kafir  harbi hukman, bahkan wajib ketika mereka  sudah membahayakan negara. Untuk tugas dan tanggung jawab  polisi yang sungguh berat itu, aparat polisi  dididik dengan ketakwaan dan tsaqofah  Islam yang mendalam. Driser, kalo ada ‘kenakalan’ yang dilakukan  seorang polisi bolehlah kita bilang itu  oknum.

Tapi kalo kenakalan polisi bukan  satu atau dua kali bahkan sampe ratusan,  kayanya bukan oknum tuh. Sejatinya, ini  bukan soal kebrutalan oknum polisi  semata. Kesalahan polisi adalah cermin  keburukan sistem yang melingkupinya,  yakni kapitalisme. Selama kapitalisme  masih dipercaya pemerintah untuk ngatur  rakyat, pastinya kebrutalan yang dilakukan  aparat negara tak pernah berakhir. Karena  merujuk pada Andre Gunder Frank dalam  bukunya World Crisis Theory and Ideologi  (1974), krisis kapitalisme pada kurun  waktu tertentu ”mengharuskan” perang  sebagai jalan keluar untuk mengamankan  ekspansi modal dan komoditi.

Dan perang  itu terjadi antara aparat negara yang  menjaga langgengnya sistem bobrok  kapitalisme dan rakyat yang tertindas  kebijakan kapitalisme. Karena itu, ayo kita  selamatkan polisi dengan mengganti  sistem kapitalisme yang melingkupinya  menjadi sistem Islam. Yuk![]