Garuda Pancasila Aku lelah mendukungmu Sejak Proklamasi Selalu berkorban untukmu Pancasila dasarnya apa Rakyat adil makmurnya kapan Pribadi bangsaku Tidak maju…maju…tidak maju…maju Tidak maju…maju

Eit, jangan main tuduh ”makar” dengan pencantuman puisi di atas. Syair plesetan lagu ”Garuda Pancasila” itu ‘kan karya mendiang Harry Roesli, yang dia nyanyikan dalam peringatan HUT RI ke-56 di kediaman mantan Presiden RI Gus Dur di Ciganjur, Jakarta Selatan, 17 Agustus 2001.

Bahwa kandungan syair Kang Harry mencerminkan kenyataan, apa boleh buat. Umat Islam memang sudah ”lelah” dipaksa mendukung Pancasila. Ketika Orde Baru baru saja memegang tampuk kekuasaan pada 1967, umat Islam sangat berharap rezim ini akan mengakomodasi aspirasi Islam. Harapan ini tidak berlebihan, mengingat sebelumnya umat Islam dan TNI bahu-membahu dalam melawan makar komunis di Indonesia. Namun, asa itu pupus.

Rezim Orba bahkan mulai menindas aspirasi politik dan ideologi Islam. Islam dianggap sebagai ancaman bagi program politik dan pembangunan ala Orde Baru, yang ternyata mengikuti skenario ‘pembangunanisme’ IMF. Stabilitas nasional – termasuk stabilitas ideologi – dijadikan prioritas. Pancasila, bukan saja dijadikan sebagai dasar negara, tetapi kemudian dikembangkan sebagai ‘pandangan hidup’ dan ‘pedoman moral’ bangsa.

Menebalkan kediktatorannya, penguasa Orba kemudian menjadikan Pancasila sebagai Asas Tunggal (astung). Pada 1983, terbitlah Undang-undang asas tunggal untuk partai-partai yang mewajibkan semua partai politik berasaskan Pancasila. Hal itu dikukuhkan melalui Ketetapan MPR No. 11/1983, yang dituangkan dalam UU Nomor 3 tahun 1985 tentang Partai Politik dan Golongan Karya serta UU Nomor 8 tahun 1985 tentang organisasi kemasyarakatan Terpaksa, secara berturut-turut sejumlah ormas Islam menyesuaikan diri dengan kehendak rejim. Muhammadiyah melakukannya melalui muktamar ke-41 di Surakarta tahun 1985, dan HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) dalam kongresnya di Padang pada tahun 1987.

Tahun 1988 merupakan deadline bagi seluruh organisasi sosial dan politik untuk menerima Pancasila sebagai asas tunggal. PII (Pelajar Islam Indonesia) tetap menolak Pancasila sebagai astung. Akibatnya, kegiatan PII dibekukan oleh Menteri Dalam Negeri masa itu, Soepardjo Rustam. Eh, belakangan, melalui RUU Ormas pengganti Undang Undang Nomor 8 Tahun 1985, Pancasila hendak di-astung-kan lagi. Tapi dalam hal ini, yang wajib taat hanyalah ormas yang bukan bagian dari partai politik.

Itulah bagian dari 11 titik kritis RUU Ormas yang ditolak Ormas Keagamaan Tingkat Pusat yang tergabung dalam Koalisi Akbar Masyarakat Sipil Indonesia (KAMSI) di Gedung Dakwah PP Muhammadiyah Menteng Jakarta Pusat, Kamis (28/2. Pernyataan KAMSI disuarakan sekitar 50 pimpinan Ormas Keagamaan. Saat yang sama, 46 lembaga daerah juga menyatakan menolak RUU Ormas. Tak cukup di atas kertas, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) gigih menempuh ikhtiar lobby ke DPR dan para tokoh, penggalangan opini publik, sampai demo besar secara nasional.

Hasilnya, alhamdulillah. Naskah terakhir RUU Ormas pada Selasa (9/4), menunjukkan DPR tak lagi diskriminatif. Dalam draft RUU Ormas terbaru, pasal asas ormas disamakan dengan ketentuan untuk partai politik. Menurut Ismail Yusanto, Jubir HTI, dengan perubahan pasal asas ini, beban ormas Islam seperti HTI sudah sangat berkurang. Meski pun masih ada beberapa poin yang belum diakomodasi dalam RUU terbaru. Ia menambahkan, perubahan pasal asas sudah sangat mengurangi tensi ketegangan dari masyarakat, terutama ormas Islam. Kalau draf itu disepakati DPR berarti langkah DPR sangat bagus. Artinya DPR memperhatikan keberadaan ormas Islam. Bahkan, DPR juga sudah mengakomodasi pasal penting lain tentang pengakuan bagi ormas yang sudah memiliki badan hukum. Dengan pengakuan Staatsblad 1870 Nomor 64 berarti ormas yang lahir sebelum Indonesia merdeka juga diakui dan tidak perlu mendaftar lagi.

HTI juga mengapresiasi proses hukum pembubaran ormas. Dalam draf terakhir, proses hukum dapat dilakukan sampai pengadilan tingkat tertinggi bahkan kasasi. Penguasa tak bisa semena-mena membubarkan ormas. Driser, meski RUU Ormas ditunda pengesahannya bukan berarti perjuangan sudah selesai. Umat Islam tetap harus waspada, karena titik kritis RUU Ormas yang tengah digodok oleh DPR adalah isinya. Kalo ditunda, sebulan, setengah bulan bahkan setahun tapi isinya gak berubah, sama aja bo’ong. Boleh jadi penundaan disyahkannya RUU Ormas hanya untuk meredam keributan dari kekuatan gabungan ormas yang bersuara lantang menolak pengesahannya. Kalo udah adem, suasananya dingin, tahu-tahu udah jadi UU. Waspadalah..waspadalah..waspadalah![]