Pada Mei 2008 atau sepuluh tahun usia Orde Reformasi, Lingkaran Survei Indonesia (LSI) mengemukakan hasil jajak pendapatnya tentang presiden Indonesia yang paling disukai publik. Nah lo, ternyata Soeharto kepala negara paling difavoritkan. Padahal, salah satu dari enam butir tuntutan Reformasi adalah: Pengadilan mantan Presiden Soeharto dan kroninya.

Tiga tahun kemudian, atau 13 tahun usia Era Reformasi, polling serupa dilakukan lembaga survei nasional Indo Barometer. Pada 15 Mei 2011, Direktur Indobarometer M Qodari merilis hasil jajak pendapat tersebut. Eh, lagi-lagi favoritnya Pak Harto! Menurut sebagian besar responden, Soeharto presiden yang paling disukai masyarakat Indonesia.

Dia juga presiden yang dianggap paling berhasil dibanding Presiden SBY, Soekarno, Megawati Soekarnoputri, BJ Habibie, maupun Presiden Abdurrahman Wahid. Salah satu keunggulan Pak Harto, di jaman pemerintahannya terwujud swasembada pangan. Harga beras stabil. Tidak ada namanya orang antri membeli beras karena kelangkaan dan kemahalan. Sebaliknya, di jaman Reformasi saat ini, rakyat malah ” refot-nasi”.

Lewat Bulog, pemerintah menjual beras miskin (raskin) untuk rakyat dhuafa. Namun, menurut Komite Ekonomi Nasional (KEN), hanya sekitar 75% rakyat miskin Indonesia yang kebagian raskin. “Orang miskin yang menikmati raskin hanya 75%. Raskin biasanya dibagi dengan sistem pemerataan, bukan khusus untuk warga miskin,” ungkap Sekretaris KEN, DR Aviliani, di Istana Presiden, Jakarta, Selasa (22/1/2013).

KEN mengungkapkan, tahun 2013 jumlah rakyat miskin mencapai 29 juta orang, dan yang hampir miskin 70 juta orang. Di tengah pertumbuhan ekonomi 6% yang dibanggabanggakan pemerintah, warga nyaris miskin itu kenaikan pendapatannya cuma 2%. Sedang inflasi sembako mencapai 4- 5%. Dengan demikian, sesungguhnya kalau mau jujur, jumlah rakyat miskin Indonesia mencapai 99 juta orang. Menurut Badan Pusat Statistik, beras merupakan alokasi belanja terbesar kedua keluarga miskin. Besarannya mencapai lebih 20% atau seperlima penghasilan. Walhasil, kalau harga beras naik, makin sengsaralah orang miskin. Itulah salah satu, eh, salah dua, bukti kegagalan Reformasi. Mau ngomong apa lagi coba?

Sebagian agenda reformasi TNI memang positif, seperti depolitisasi militer dan penegakan hukum atas pelanggaran yang dilakukan oknum militer seperti dalam kasus DOM (Daerah Operasi Militer) Aceh. Tapi, di sisi lain, ia ditumpangi agenda asing yang merugikan kedaulatan nasional. Reformasi TNI/Polri membuat TNI (Tentara Nasional Indonesia) bagaikan lame duck. Bukan bebek goreng Haji Slamet nan yummy tea, tapi bebek lumpuh alias gempor. Akibatnya, teroris merajalela di Papua seolah tak ada tentara kita di sana. Belum lama ini, enak saja pesawat Amerika numpang mendarat di Aceh, tanpa mendapat sanksi apa-apa.

Sebaliknya, Polri di bawah komando langsung Presiden, dinilai menjadi alat kekuasaan sebagaimana KPK dan Kejagung. Polri juga ”makmur” dengan guyuran dolar dalam gendang lagu ”war on terror” melalui proyek-proyek terorisme dari Amerika atau Australia. Otonomi Daerah membuat resources daerah dihabiskan untuk proses politik bernama pilkada. Pesta demokrasi ini menyuburkan materialisme, money politic, narsisisme, dan konflik horisontal yang setiap hari beritanya memenuhi layar televisi. Konstitusi (UUD 45) sudah sangat diamandemen.

Tapi orientasinya liberal, sehingga lahirlah darinya UU yang mengobral Indonesia seperti UU Sumberdaya Air, UU Listrik, UU Migas, UU BHP (sudah dibatalkan), UU Penanaman Modal, dan sebagainya. Demikianlah, ”Reformasi gagal,” kata Din Syamsuddin, Ketua Umum Muhammadiyah, kepada pers di gedung DPR, Jakarta, 21 Mei 2007.

Mantan Ketua MPR Amien Rais, di sela-sela peluncuran bukunya ”Selamatkan Indonesia” di Jakarta, 13 Mei 2008, juga menyebut selama 10 tahun reformasi bergulir, seperti tiada arti. Kata mantan ajudan Pak Harto, Jendral Wiranto: ”Reformasi gagal menghadirkan Indonesia yang lebih baik.” Mengapa Reformasi kok jadi refot-nasi? Setidaknya 3 hal pokok penyebab gagalnya agenda reformasi. Pertama, keenam agenda tidak menyentuh akar permasalahan, sehingga kurang tepatnya perumusan solusi krisis bangsa.

Kedua, keenam agenda mengambang atau terlalu umum. Agenda yang mirip blank-cheque akhirnya dimanfaatkan sebagai alat permainan isu dan manajemen konflik oleh petualang politik dan penguasa. Ketiga, gerakan reformasi bersifat tidak-ideologis. Seperti namanya, reformasi, gerakan hanya bersifat kosmetika atau tambal sulam atas kebobrokan sistem danrejim yang sudah bobrok dan karatan. Banyak aktivis pergerakan mahasiswa yang kini jadi pejabat atau penguasa hedonis. Syukurlah, mahasiswa secara umum tidak terjebak dalam politik survei lembaga semacam LSI dan Indo Barometer.

Aspirasi Soehartois dari hasil jajak pendapat LSI tadi, mendapat kontra-aspirasi dari mahasiswa mainstream. Ketua Umum Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Indonesia, M Danial Nafis, pada penutupan Kongres I GMPI di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, 3 Maret 2007, mengungkap hasil survey yang sangat penting dan fenomenal. Survei oleh aktivis gerakan nasionalis pada 2006 itu menyebutkan, sebanyak 80% mahasiswa memilih syariah sebagai pandangan hidup berbangsa dan bernegara. 15,5% lainnya memilih aliran sosialisme dengan berbagai varian sebagai acuan hidup. Dan hanya 4,5% yang masih setia dengan Pancasila.

Itu bukan penelitian pesanan. Ia mewakili suara nasional mahasiswa Universitas Indonesia, Institut Teknologi Bandung, Universitas Gadjah Mada, Universitas Airlangga, dan Universitas Brawijaya. Hasil tersebut sesuai dengan hasil penelitian internasional. Survei terbaru PEW seperti yang dilansir http://www.pewforum.org/ (30/4/13) menunjukkan kecenderungan umat untuk untuk menjadikan Syariah Islam sebagai hukum resmi di negeri-negeri Islam. Di Asia terdapat prosentase sangat tinggi penduduk yang mendukung syariah Islam: Pakistan (84%), Bangladesh (82%), Afghanistan (99%), Indonesia (72%) , Malaysia (86%).

Demikian pula di Timur Tengah dan Afrika, prosentase yang mendukung syariah : Irak (91%), Palestina (89%), Maroko (83%), Mesir (74%), Yordania (71%), Niger (86%), Djibouti (82%), DR Kongo (74%) dan Nigeria (71%). Sementara 10 negara lain yang di survey menunjukkan lebih dari 50 % penduduknya menginginkan syariah Islam. Karena itu, Bapak Tokoh Reformasi M Amien Rais, pada peringatan 1 Muharram di Padang tahun 2010 mengajak Bangsa Indonesia untuk hijrah. What is the meaning of hijrah? Ibn Rajab al-Hanbali dalam Fath al-Bârî menjelaskan, asal dari hijrah adalah meninggalkan dan menjauhi keburukan untuk mencari, mencintai dan mendapatkan kebaikan. Hijrah dalam as-Sunnah secara mutlak dimaknai: meninggalkan negeri syirik (kufur) menuju Dâr alIslâm karena ingin mempelajari dan mengamalkan Islam.

 Jadi, hijrah sejati adalah meninggalkan apa saja yang dilarang Allah SWT, termasuk meninggalkan negeri syirik (kufur) menuju Dâr alIslâm. Mengutip para fukaha, Taqiyuddin An-Nabhani dalam Kitab Asy-Syakhsiyyah al-Islâmiyyah, II/276, mendefinisikan hijrah sebagai: keluar dari darul kufur menuju Darul Islam. Darul Islam adalah suatu wilayah (negara) yang menerapkan syariah Islam secara total dalam segala aspek kehidupan dan keamanannya secara penuh berada di tangan kaum Muslim.

Berhubung saat ini Darul Islam belum ada, maka agenda utama yang harus diupayakan oleh umat Islam adalah tegaknya pemerintahan Islam dalam bingkai Khilafah Islamiyah. Jika khilafah sudah tegak, tidak hanya jadi solusi refotnasi. Tapi juga solusi untuk refot-refot lainnya yang menjadi masalah dalam segala bidang kehidupan. Hijrah to khilafah, solusi semua masalah![]