DPR putuskan Kenaikan harga BBM

Kalau Iwan Fals punya judul lagu manusia ½ dewa, kalau Gus Dur dipercayai oleh komunitasnya manusia ½ Waliullah. Maka jangan salah bin protes, kalau saya menyebut siapapun yang punya kebijakan untuk menaik-turunkan harga BBM, sebagai manusia ½ waras.

Bagaimana tidak setengah waras? Jika seorang Menteri Perekonomian, menurut logika rendahan. Dia diangkat karena bisa hitung-hitungan, atau paling banter kalau mengkalkulasi hutang Indonesia, dia nggak perlu pakai kalkulator. Kenyatannya? Negeri yang katanya dipimpin oleh seorang Presiden yang bergelar doktor, mempunyai menteri perekonomian, menteri keuangan, menteri industri, yang tidak diragukan jempolannya. Tapi dengan setengah kewarasannya, rela mengibuli rakyat dengan menaikkan harga BBM tahun ini.

Sekali lagi maap, tulisan ini saya bikin, bukan muncul karena emosional yang meletup-letup. Tapi nyata, muncul karena kesadaran saya sebagai seorang muslim yang bukan menteri, bahkan kuliah saja saya di drop-out. Kalau disuruh ceramah, saya juga masih terbata-bata. Tapi sungguh, kalau BBM naik maka sudah pasti, harga susu anak saya juga ikut naik.

Konon, katanya harga BBM naik akan disubsidikan ke pendidikan dan kesehatan. Kawan, kita sebagai rakyat berapa kali kita dengar kata-kata manis seperti itu. Seakan-akan kita anak kecil yang mudah dibohongi, padahal kata manis itu nggak pernah ada wujudnya. Kalau memang memurahkan pendidikan dan kesehatan, sebenarnya tidak perlu dikait-kaitkan dengan naik-turunnya harga BBM. Sebab sebagai pengayom rakyat, negara memang sudah seharusnya menyediakan pendidikan dan kesehatan yang murah.

Itulah kebohongan yang sengaja diobral sebagai janji manis, agar rakyat setuju terhadap kenaikan harga BBM kali ini. Sebab rakyat—terutama saya–, sudah bosan dengan janji dana kompensasi yang nyatanya hanya bulset alias omong kosong. Kita hanya dapat janjinya, kenyatannya kemana dana yang hasil potongan subsidi tadi, saya sendiri tidak pernah memusingkan hal itu.

Memang kalau logika bisnis berbicara, maka apapun bisa dijual dengan harga tinggi, meskipun banyak pembeli tercekik. Pemerintah dalam soal BBM, dia bertindak sebagai bisnismen dan rakyat sebagai pembelinya. Logikanya, sebagai penjual pemerintah berhak mematok harga tinggi, sedang rakyat sebagai pembeli, logikanya meminta harga BBM harus murah. Inilah, logika yang tidak pernah ketemu.

Padahal logika pasar, kalau stok barang yang tersedia banyak maka seharusnya harganya bisa murah. Bukankah negeri kita kaya stok minyak? Kalau tidak kaya, kenapa exxon mobil rela mengail minyak disini? Kalau tidak kaya akan minyak, kenapa sudi-sudinya Amerika membantu Aceh dan Sumatera, kalau tidak ada buntutnya, ingin menguras minyak di bumi serambi mekah itu?

Inilah, negeri kita sudah terlanjur dikapling-kapling oleh investor asing. Sehingga untuk membeli minyak yang dihasilkan dari perutnya sendiri, tetap dengan harga tinggi. Sungguh bohong, kalau pemerintah terus menaikkan harga BBM, sementara negeri kita sebenarnya kaya minyak. Ibaratnya seperti seekor keledai yang kehausan, padahal dipunggungnya membawa jerigen-jerigen air.

Pak presiden, saya hanya ingin jangan ada dusta diantara kita. Sebagai rakyat saya punya hak untuk menikmati SDA yang seharusnya menjadi hak saya, karena memang itu yang termaktub di UUD 1945 ayat 30-31. Kalau memang bapak masih Presiden Indonesia yang syah karena dipilih (meskipun saya tidak memilih) berdasar UUD itu, sekali lagi jangan ada dusta diantara kita.

Bukan apa-apa, sebab menurut Islam, itu memang hak saya. Perhatikan Rasulullah Saw. bersabda yang artinya: “Kaum Muslim berserikat dalam tiga hal: air, padang gembalaan, dan api. Menjualnya adalah haram” (HR. Ibn Majah).

SDA di negeri ini memang berlimpah, tapi sebagiannya sudah dikotaki investor asing dan sebagiannya lagi di”korupsi” orang kita sendiri. Kata pak menteri, naiknya harga BBM ini, juga untuk mensiasati supaya tidak terjadi penyelundupan BBM oleh pengusaha minyak yang menjualnya ke kapal tanker asing. Ini omongan yang tidak saya sukai, sebab meskipun nantinya para penyelundup atau koruptor itu tertangkap, apa yang bisa dilakukan pemerintah terhadap mereka? Menghukum? Ah, itu hanya isapan jempol, yang meskipun jempolnya diisap sampai abis, tidak akan pernah terwujud hukuman itu.

Saya anggap ini juga merupakan kebohongan publik. Sebab kalau memang harus menghukum para penyelundup, tidak harus menaikkan harga BBM. Ini sebuah logika yang terlalu dicari-cari. Pemerintah bisa lebih mempertegas masalah hukum, sementara BBM jangan dikait-kaitkan.

Iklan layanan masyarakat, yang mengatakan “selama ini subsidi hanya dinikmati kalangan atas”. Saya tidak tahu, ini kebohongan yang keberapa yang sudah dilakukan pemerintah dengan mengeluarkan iklan macam itu. Padahal kita sama-sama tahu, bahwa yang butuh bensin bukan hanya om-om berdasi, konglomerat yang duduk di dalam mobil mengkilat. Tapi saya juga butuh bensin untuk motor saya, supaya bisa berangkat ngantor. Mertua saya juga butuh minyak tanah, untuk mengisi dagangan warungnya, Bajuri juga pasti butuh bensin untuk bajaj-nya.

Jadi tidak benar alias bohong, kalau BBM hanya dinikmati oleh kalangan atas. Yang benar, kita semua butuh BBM, dan jangan lupa kita semua juga butuh BBM yang murah. Catat juga, kalau harga BBM naik, pasti diikuti harga bahan pokok juga naik. Sementara orang-orang kaya, gampang saja mensiasati kenaikan harga ini. Orang miskin hanya bisa mengurut urat kesabarannya, sampai pemerintah kendor hati setannya.

Berita terakhir yang saya terima, rencana kenaikan BBM tidak bisa dibendung lagi. Saya tidak tahu apakah kali ini kita akan seberuntung dulu lagi, saat tahun 2004, terjadi tsunami di Aceh tahun 2003. Percaya, ini bukan doa saya, tapi ini tiba-tiba muncul dalam otak saya saja. Jika BBM dinaikkan, tiba-tiba ‘pertolongan’ itu datang, dengan membuat gempa dan tsunami kedua di teluk Jakarta? Supaya orang yang dihatinya ada setan, apakah tetap berpihak pada setan, atau pada rakyat. Kita tunggu! [LBR-yang masih jadi toekangritikbelumusnah]